Gibran Sampaikan Niat Mundur Dari Wapres Kepada Prabowo
Gibran Sampaikan Niat Mundur Dari Wapres Kepada Prabowo, Ini Penjelasan Istana, Simak Sampai Selesai Biar Jelas. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kabarkan menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut di sampaikan dalam pertemuan tertutup yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026).
Informasi ini di konfirmasi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Ia menjelaskan bahwa pertemuan antara Prabowo dan Gibran berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan keinginannya untuk mundur di tengah dinamika politik yang berkembang, terutama berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai dokumen pendidikannya.
Gibran Sampaikan Niat Mundur di Tengah Polemik
Prasetyo Hadi mengatakan bahwa pembicaraan antara Presiden dan Wakil Presiden memang menyinggung keinginan Gibran untuk mengundurkan diri.
Menurutnya, langkah tersebut berkaitan dengan situasi yang berkembang setelah muncul persoalan hukum mengenai keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan Gibran dalam proses pencalonan pada Pilpres 2024.
Meski demikian, Prasetyo meluruskan informasi yang menyebut Prabowo menolak permintaan pengunduran diri tersebut. Ia menegaskan bahwa Presiden tidak menyampaikan penolakan, tetapi justru memberikan sejumlah saran kepada Gibran.
Dalam diskusi itu, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pemerintah, kata Prasetyo, menghormati langkah hukum yang akan di tempuh oleh Wakil Presiden tersebut.
Prabowo Sarankan Gibran Tempuh Jalur Hukum
Setelah pertemuan dengan Prabowo, Gibran turut memberikan penjelasan mengenai situasi yang sedang di hadapinya.
Ia mengatakan bahwa Presiden memberikan banyak masukan terkait dinamika politik yang berkembang. Gibran juga menyebut Prabowo sudah seperti sosok ayah bagi dirinya.
Salah satu saran yang di terimanya adalah tetap memperjuangkan persoalan dokumen pendidikan melalui jalur hukum. Gibran menyatakan akan berupaya membuktikan keabsahan dokumen mulai dari pendidikan sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
Selain itu, ia berencana berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan MA.
Gibran juga menegaskan bahwa ia menghormati kritik, aspirasi, dan masukan masyarakat. Ia tidak ingin persoalan tersebut berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan.
Polemik Dokumen Pendidikan Jadi Sorotan
Persoalan yang melibatkan Gibran berkaitan dengan dokumen pendidikan yang di gunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonan Wakil Presiden pada Pemilu 2024.
Putusan MA mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang di gunakan Gibran menjadi salah satu pemicu meningkatnya perhatian publik terhadap persoalan tersebut. Perkembangan ini kemudian memunculkan perdebatan mengenai pemenuhan persyaratan pencalonan dan tanggung jawab pejabat publik.
Di parlemen, sejumlah anggota DPR juga mulai mendorong pembahasan lebih lanjut melalui mekanisme hak menyatakan pendapat. Isu tersebut membuat situasi politik semakin menjadi perhatian masyarakat.
Pemerintahan Tetap Berjalan
Di tengah perkembangan tersebut, Istana memastikan aktivitas pemerintahan tetap berjalan. Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah tetap berfokus pada pelayanan publik serta penanganan berbagai persoalan nasional.
Perlu di garisbawahi, penyampaian niat mundur oleh Gibran belum berarti ia telah resmi berhenti sebagai Wakil Presiden. Hingga pernyataan Istana pada 10 November 2026, belum ada pengumuman resmi bahwa pengunduran ia telah di terima dan di proses secara konstitusional.
Dengan demikian, perkembangan selanjutnya masih bergantung pada langkah hukum yang di tempuh Gibran serta proses ketatanegaraan yang berlaku. Publik kini menantikan bagaimana persoalan tersebut akan di selesaikan di tengah perhatian besar terhadap stabilitas pemerintahan.
