Hak Asasi Manusia Menuduh Meta Membatasi Pidato Pro-Palestina Karena Berulang Kali Menghapus Atau Membatasi Konten Yang Mendukung Palestina. Kelompok Hak Asasi Manusia pada hari Kamis telah menuduh platform Meta yang berulang kali membatasi atau menghapus konten yang mendukung Palestina atau Hak Asasi Manusia Palestina walaupun konten itu tak melanggar aturan sosial media tersebut. Laporan itu memunculkan kekhawatiran tentang contoh konten “damai” pro-Palestina. Berdasarkan dari laporan yang sudah di hapus oleh Meta walaupun konten itu tak melanggar kebijakan apapun.
Kelompok ini juga meminta platform Meta agar mengubah atau memberikan lebih banyak informasi mengenai kebijakan dan juga keputusan moderasi. Hal ini juga termasuk permintaan penghapusan oleh pemerintah. Dan saat Meta membuat pengecualian yang layak untuk di beritakan untuk membiarkan konten yang di rasa melanggar kebijakan mereka. “Meta harus memberikan izin ekspresi yang di lindungi mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan juga gerakan politik, di media sosialnya,” kata kelompok Hak Asasi Manusia dalam laporan itu. Mereka mendesak agar Meta secara konsisten mampu menegakkan kebijakannya bagi seluruh pengguna platformnya.
Walaupun kelompok hak asasi manusia menjelaskan karakterisasi luas atas konten yang telah di hapus, mereka memberikan rincian tentang ratusan konten yang di katakan sudah di hapus atau di batasi dan tak bisa melakukan tangkapan layar. Kelompok hak asasi manusia juga mengatakan kalau mereka telah mengidentifikasi lebih dari 1.000 konten pro-Palestina yang di katakan tak melanggar aturan Meta. Namun tetap di batasi atau di hapus selama bulan Oktober dan bulan November tahun 2023. Itu termasuk konten dengan memperlihatkan gambar orang yang terluka atau meninggal dunia di rumah sakit Gaza. Akibat dari komentar yang berisi Free Palestine dan Stop Genoside Meta membatasi postingan tentang Palestina.
Hak Asasi Manusia Tidak Bisa Melindungi Kebebasan Berpendapat
Meta mengatakan dalam sebuah wawancara kalau laporan dari kelompok Hak Asasi Manusia Tidak Bisa Melindungi Kebebasan Berpendapat terkait konflik Israel-Palestina. “Laporan ini juga mengabaikan realitas penegakan pada kebijakan kami secara global selama terjadinya konflik yang bergerak secara cepat. Begitu terpolarisasi dan juga intens, ini menjadi penyebab meningkatnya konten yang di laporkan pada kami,” ujar Meta dalam wawancara yang d iberikan oleh juru bicara Meta yaitu Ben Walters. “Kebijakan kami telah di rancang agar bisa memberikan suara pada semua orang dan sekaligus menjaga media sosial kami agar tetap aman,” ujarnya dalam pernyataan itu.
“Kami dengan mudah telah mengakui kalau kami membuat kesalahan yang dapat menjadikan orang frustasi. Tetapi kami secara sistematis dan sengaja memihak suara tertentu adalah perbuatan yang salah. Mengklaim kalau 1000 contoh dari banyaknya konten yang di posting tentang perang merupakan bukti ‘sensor sistemik’. Hal ini mungkin dapat menjadi berita utama yang bagus. Tetapi hal tersebut tak membuat klaim itu menjadi kurang menyesatkan.” Tambahnya dalam pernyataan tersebut. Pengawasan yang sedang di langsungkan terhadap moderasi mengenai konflik bersenjata hanyalah pengawasan terbaru yang sedang di hadapi Meta dan juga perusahaan media sosial lainnya.
Hal ini juga menyusul keputusan dari Dewan Pengawas Meta awal minggu ini yang telah membatalkan keputusan awal dari perusahaan agar menghapus dua postingan mengenai konflik yang menurut dewan itu memperlihatkan informasi penting mengenai penderitaan manusia dari kedua sisi. Kritik itu muncul setelah platform Meta dan juga platform lainnya menerima kecaman di awal konflik. Karena mereka telah gagal menghapus postingan yang berpotensi menyesatkan atau membahayakan. Kritik itu menyoroti tindakan penyeimbangan dari kedua sisi yang harus di lakukan perusahaan.
Konflik Yang Sangat Kontroversial
Tantangan yang lain adalah Konflik Yang Sangat Kontroversial, di mana tak selalu ada kesepakatan mengenai kerugian yang di maksud. Misalnya, ada laporan pada hari Kamis dari kelompok hak asasi manusia yang mengkritik penghapusan beberapa komentar dan konten dengan slogan yang bertuliskan “dari sungai ke laut, Palestina akan bebas” oleh platform Meta. Ungkapan tersebut yang oleh sebagian masyarakat di lihat seperti seruan untuk negara Palestina dan Israel hidup berdampingan dengan satu sama lain. Namun ada pula yang melihatnya seperti antisemit, anti-Israel yang berpotensi melakukan tindakan kekerasan.
Kelompok hak asasi manusia juga mempermasalahkan di masukkannya organisasi Hamas ke dalam kebijakan Individu dan Organisasi Berbahaya oleh Meta. Hal ini di dasari dari penetapan kelompok itu oleh pemerintah Amerika Serikat sebagai sebuah organisasi teroris. Mereka menyatakan kalau perusahaan itu harusnya bergantung kepada “standar hak asasi manusia internasional.” “Daftar Amerika Serikat mengklaim jika gerakan politik yang mempunyai sayap bersenjata, seperti Front dan Hamas terkenal untuk pembebasan Palestina.” Laporan itu menambahkan kalau platform Meta harus memperlihatkan daftar lengkap dari organisasi yang masuk kedalam kebijakan organisasi berbahaya itu.
“Cara dari Meta dalam menerapkan kebijakan ini secara efektif telah melarang banyaknya postingan. Yang memberikan dukungan terhadap gerakan politik besar di Palestina. Dan mereka membisukan diskusi mengenai Israel dan Palestina.” Hamas yang harus bertanggung jawab terkait kekerasan yang terjadi selama bertahun-tahun antara penduduk Israel dan lawannya di Gaza. Laporan pada hari Kamis menyatakan tentang kebijakan Individu dan Organisasi berbahaya Meta, “dapat di mengerti, dan kebijakan itu melarang adanya hasutan untuk melakukan tindak kekerasan. Tetapi, undang-undang itu juga berisi mengenai larangan atas kategori komentar yang tak jelas, seperti ‘pujian’ dan ‘dukungan’ kepada ‘organisasi berbahaya’.
Kelompok Hak Asasi Manusia
Meta pada bulan Agustus tahun 2023 silam telah memperbarui kebijakan Individu dan Organisai Berbahaya untuk memungkinkan referensi antara kelompok dan orang dalam konteks sosial dan politik. Perusahaan itu berkata kalau pihaknya juga membuat rencana untuk meluncurkan versi revisi pada kebijakan itu tahun depan. Setelah mereka meninjau definisi dari “pujian” kepada organisasi yang berbahaya, ujarnya pada bulan September silam. Kelompok ak asasi manusia telah melakukan peninjauan dengan cara meminta email dari seroang pengguna Instagram dan Facebook yang isinya berupa tangkapan layar dan juga bukti lain kalau postingan mereka di batasi atau di hapus. Laporan tersebut datang dari lebih 60 negara yang berbeda dalam berbagai bahasa, terutama bahasa Inggris. Sebagian besar laporan tersebut menyampaikan pesan yang bermacam-macam sekaligus memiliki satu karakteristik yaitu ekspresi damai untuk mendukung Palestina.”
Kelompok Hak Asasi Manusia mengatakan kalau mereka telah mengecualikan kasus. Di mana mereka tak dapat memberikan bukti klaim penghapusan yang tak bisa di benarkan. Atau bagaimana postingan itu bisa di anggap sebagai sebuah hasutan untuk melakukan tindak kekerasan, permusuhan, atau diskriminasi.” Salah satu kekhawatiran yang di angkat dalam laporan ini merupakan kritik mengenai ketergantungan besar platform Meta pada otomatisasi untuk memoderasi sebuah konten. Meta juga mengatakan kepada media pada bulan Oktober kalau mereka sudah mendirikan “pusat operasi khusus yang di kelola oleh para ahli. Termasuk ahli yang fasih berbahasa Arab dan Ibrani. Tujuannya memantau dan menanggapi situasi yang berkembang pesat saat ini.” Dan mereka juga berkoordinasi dengan pemeriksa fakta pihak ketiga dalam hal ini agar tidak ada pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.
